Terkait dugaan kasus Kekerasan sek**al yang menimpa melati (bukan nama yang sebenarnya) membuat banyak pihak ikut andil dalam menyuarakan keadilan bagi korban agar pelaku tindak kriminal mendapatkan efek jera.

Marianus Rivando Tae, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang juga ikut menanggapi persoalan tersebut yang dinilai merusak mental anak dan dapat membuat mimpi anak harus pupus dan sirna.

Rivando Kepada media ini melalui pesan WhatsAppnya, jumat (20/12/2024) meminta agar KPAI ikut terlibat dalam memberikan keadilan bagi korban. Bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga diperlukan di dalam kasus ini.

“KPAI sangat diperlukan perannya sebagai lembaga yang kredibel dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak, terkhususnya anak korban pelecehan seksual. Rehabilitasi mental dan pendampingan terhadap korban harus terus dilakukan dengan tidak mengabaikan langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi,” pungkas Bung Rivan.

Selain itu, Rivan mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh Polres Malaka untuk segera menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk tersangkakan ulang terduga pelaku yang berinisial AN.

Aktivis GMNI Malang itu ikut menjelaskan soal hasil putusan praperadilan yang dimenangkan oleh terduga pelaku.

Dugaan pidana persetubuhan terhadap anak di desa forekmodok kecamatan weliman Kabupaten Malaka yang terlapornya adalah ayah angkat dari korban tersebut harusnya polisi sudah kembali lakukan sidik ulang agar segera tangkap dan tahan kembali tersangkanya.

Ketika dikonfirmasi media ini Melalui pesan whatsappnya, kamis (19/12/2024) Afon mengatakan, Ya, Seharusnya sudah diproses kembali oleh polres malaka. Silahkan teman – teman pers konfirmasi juga ke polres Malaka, bagaimna progres sidik ulangnya? Tanya aktivis PMKRI ini,.

lanjutnya, Walaupun terlapor yang merupakan ayah angkat korban telah memenangkan praperadilan namun praperadilan tidak menghapus perbuatan kejinya itu. Negara seolah kalah dengan pelaku kriminal ? Tidak boleh, negara jangan kalah dengan pelaku kejahatan apalagi kejahatan merusak generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur itu merusak mental, psikologi generasi bangsa. Urai Afon Nahak.

Mereka mendesak Polres Malaka untuk menerbitkan Sprindik baru sehingga dapat melakukan penyelidikan ulang terhadap dugaan pencabulan anak di Desa Forekmodok yang kini jadi perhatian serius banyak pihak.

Ketua DPK GMNI Cabang Belu Komisariat Malaka, Agustinus Angki Seran, kepada media ini, melalui pesan whatsappnya , kamis (19/12/2024) mengatakan bahwa keadilan bagi korban harus di tegakan, semua masyarakat yang berbangsa dan bernegara layak mendapatkan keadilan sesuai perintah pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang bersalah harus di hukum.

Ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK), Agustinus Angki Seran, kepada media, senin (16/12/2024) mengatakan bahwa kami memberi dukungan penuh terhadap APH, dalam hal ini Polres Malaka untuk segera mengusut tuntas dan menangkap seluruh terduga pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Wewiku pada 6 Desember lalu.

Dalam keterangannya itu menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis tersebut. “Kami mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Tidak ada satu pun terduga pelaku yang boleh lolos dari jeratan hukum,” tegas Bung Angki sapaan akrabnya.

Bung Angki juga menambahkan bahwa GMNI Cabang Belu, DPK Malaka akan terus memantau perkembangan kasus ini dan tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan bagi korban.

Kita akan mendatangi polres TTU untuk menyikapi persoalan tersebut agar keadilan bagi alm, dapat terwujud.

Demikian disampaikan Ketua DPC GMNI Cabang Kefamenanu dalam Pidato politiknya saat acara Ceremonial Penutupan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) angkatan ke-XXIII yang berjumlah 230 orang di Desa Taekas, Miomafo Timur, Kabupaten TTU, pada Sabtu, (7/9/2024)

Hal ini sebagai bentuk mewujud nyatakan perjuangan dan pemikiran bung Karno tentang penyelamatan umat manusia.

Merespon hal tersebut, Pemerhati Perempuan dan Anak, Maria Filiana Tahu, S.sos.,M.Hum beri pernyataan mengekutkan.

Fili Tahu sapaan akrabnya yang adalah Direktur Yayasan Amnaut Bife “Kuan” Nusa Tenggara Timur (YABIKU NTT) ketika di konfirmasi media ini, jumat, (6/12/2024) via pesan WhatsApp mengatakan “Terhadap persoalan Pra peradilan kekeringan se***al yang korbannya adalah bunga, (bukan nama yang sebenarnya), anak dibawah umur yang kemudian dimenangkan oleh tersangka, menurut saya itu bisa saja terjadi. Kita sama – sama paham bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu tindakan penegak hukum.

Dijelaskan Fili Tahu, Fungsi praperadilan dalam kasus pidana itu bisa saja untuk Mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum  atau ingin memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum atau hak asasi manusia tersangka dan satu yang amat penting adalah untuk Mengontrol dan mengingatkan penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Dan jika ini dilakukan oleh pengadilan, kita beri hormat.

“Artinya aspek prosedural yang dikontrol, nah kalau demikian penyidik tidak harus menyerah. Prapid tidak menghapus perbuatan pidana, Kan begitu, tandas Filian Tahu.

Dikatakannya, Praperadilan itu hanya menguji kebenaran syarat formilnya atau prosedur pihak kepolisian dalam menangani perkara bukan menguji kebenaran materilnya. Oleh karena itu penyidik pada POLRES MALAKA harus segera menerbitkan sprindik baru. Ini kekerasan seksual. Jangan sampai ada upaya pihak – pihak tertentu untuk menghalangi proses hukum.

Merespon akan hal itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara wilayah Nusa Tenggara Timur ( NTT) Angkat bicara.

Koordinator Daerah BEM Nusantara NTT, Hemax Herewila saat dikonfirmasi Media ini, jumat (6/12/2024) via pesan whatsapp, mengatakan bahwa “Terkait kematian Yanurius Bano yang di duga meninggal karena dikeroyok di sebuah pesta, namun Polres TTU Hanya menetapkan satu tersangka atau tersangka tunggal ini butuh penelitian yang serius.

BEMMUS NTT minta Polres TTU lebih teliti dalam mengusut kasus ini, sebab menurutnya tidak masuk akal kalau meninggalnya almarhum YB karena di keroyok tetapi hanya di tahan satu tersangka, aneh bin ajaib Penyidik ini, tandas Hemax.

Ketua LPA NTT, Veronika Ata kepada wartawan, Kamis (5/12/24) mengatakan praperadilan tidak menghapus atau membatalkan pokok perkara. Praperadilan hanya menguji keabsahan prosedur dan tahapan proses hukum sebuah kasus tindak pidana.

“Praperadilan merupakan proses hukum untuk menguji sah tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penangkapan. Karena secara hukum, tujuan praperadilan untuk menentukan keabsahan penangkapan, penahanan serta status tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sesuai prosedur atau tidak,” kata Veronika via pesan whatsApp yang dikirim dari ponselnya, kamis (5/12/2024).

Sehingga, praperadilan tidak bisa membatalkan atau menghentikan pokok perkara dan proses perkara pidana. Keputusan wajib ditentukan dalam persidangan di pengadilan. Karena itu, LPA NTT mendukung penuh agar Polres Malaka wajib melanjutkan proses penyidikan terkait pokok perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Usai dikuburkan pada Minggu 27 Oktober 2024 silam, mendiang Yan Bano selalu didoakan sanak Famili agar jiwanya mendapat ketentraman dan boleh tenang di surga abadi, terlebih khusus sang isteri dan puteri semata wayang mereka yang hingga kini masih berumur 1 Tahun. Betapa terpukulnya kepergian Bano yang sangat tidak wajar menurut pendapat awam keluarga besar.

Kisah yang sama turut dialami saudarinya. Ia merasa sangat kehilangan sosok seorang saudara yang pastinya tak akan kembali lagi berkumpul bersama-sama dengan mereka akibat ulah dari tangan jahil manusia. Dialah Suster Gaudensia Bano.

Saat dihubungi Wartawan pada Rabu (04/12/2024) Via WhatsApp perihal kasus pengeroyokan yang merenggut nyawa saudaranya, Biarawati ini sangat serius menyoroti proses penanganan kasus yang saat ini tengah ditangani Polres TTU.

Menjawab pertanyaan konfirmasi Wartawan, Sr. Gaudensia Bano mengatakan keberatannya terhadap hasil penetapan tersangka yang sudah dilakukan oleh Polres TTU. Menurut Biarawati itu, kematian saudaranya merupakan peristiwa atau kasus yang mesti menjadi perhatian serius dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polres TTU.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Selasa (27/08/2024) Massa pendukung SN FBN hendak pulang ke rumah menggunakan kendraan roda dua dan roda empat, namun ditengah jalan pendukung SN FBN di hadang, dilempari Batu hingga menyebabkan beberapa orang mengalami luka di bagian kapala

Ketua Panitia Deklarasi Akbar SN-FBN, Makarius Bere Nahak dalam keterangan persnya, Selasa (27/8/24) malam
mengatakan terjadi aksi hadang, pelemparan dan pukul warga pendukung SN-FBN di ruas jalan Haitimuk setelah Jembatan Sungai Benenain. Peristiwa itu menimpa Imun, dan teman-teman warga pendukung SN-FBN asal Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat. Selain melempar, sekelompok pendukung paslon lain bertindak brutal dengan menghadang para pengendera sepeda motor.