Kondisi tanggul semakin kritis akibat banjir kiriman dari hulu Kali Benenain.

Hingga Senin (24/2/2025) pukul 21.38 WITA, debit air terus meningkat, memperbesar risiko jebolnya tanggul dan potensi kerusakan yang lebih luas.

Warga setempat mulai khawatir karena jika tanggul jebol, rumah dan lahan pertanian mereka bisa terdampak parah.

Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Malaka sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem, Angerius Agustinus Bria, SH.MH, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka melalui dinas terkait untuk segera melakukan tindakan darurat guna mencegah bencana yang lebih besar.

“Setiap menit, tanggul semakin menipis dan tergerus akibat banjir dari Kali Benenain”

Masyarakat di Dusun Umaau – Desa Haitimuk – Kecamatan Weliman dan Desa Lasaen, Umatoos, Fafoe, Umalor, Besikama, dan Motaulun, Kecamatan Malaka Barat sangat membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari Pemkab Malaka untuk segera merehabilitasi tanggul ini sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah,” ujar Angerius.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera bertindak cepat dalam menangani tanggul tersebut guna menyelamatkan hasil panen dan harta benda masyarakat yang terancam akibat kondisi kritis ini.

Dalam era digital seperti sekarang, keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi prioritas utama setiap instansi pemerintahan, termasuk di Kabupaten Malaka.

Sayangnya, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa akses terhadap informasi publik masih sangat terbatas.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Malaka, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam transparansi dan penyebaran informasi kepada masyarakat, tampaknya masih jauh dari harapan.

Minimnya Transparansi informasi  di Malaka.

Sebagai badan yang bertanggung jawab atas komunikasi dan informasi di daerah, Dinas Kominfo Malaka memiliki peran vital dalam menyediakan akses terhadap berbagai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah.

Namun, hingga saat ini, banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan informasi yang semestinya bersifat publik.

Misalnya, laporan Bencana Alama, proyek pembangunan daerah, hingga kebijakan strategis lainnya sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat.

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara jelas mengamanatkan bahwa badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun, apakah aturan ini benar-benar dijalankan oleh Dinas Kominfo Malaka? Atau justru hanya sebatas formalitas tanpa implementasi nyata?

Ketertutupan yang Menimbulkan Spekulasi Minimnya keterbukaan informasi publik justru membuka ruang bagi spekulasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ketika informasi sulit diakses, masyarakat mulai mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.

Tidak sedikit pula yang menduga adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang akibat kurangnya keterbukaan.

Dalam beberapa kasus, wartawan dan aktivis lokal yang mencoba menggali informasi sering kali menghadapi kesulitan, baik dalam bentuk birokrasi yang berbelit maupun respons yang lambat dari instansi terkait.

Mayat seorang pria yang diketahui bernama Paulus Seran Dinik, 49 tahun, ditemukan dalam kondisi membusuk setelah hilang sejak (31/01/2025).

Identitas Korban
Nama: Paulus Seran Dinik (alias Sole)
Tempat, Tanggal Lahir: Airae, 26 November 1976
Alamat: Airae, Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka

Saksi utama dalam penemuan ini adalah Stevanus Bria, 30 tahun, seorang warga setempat yang juga merupakan keponakan korban.

Stevanus menemukan jasad korban pada pukul 15.30 WITA setelah mencium bau tak sedap dari arah Hutan Adat Loomaten.

Jasad korban ditemukan terbaring di dalam semak-semak di bawah pepohonan, dalam keadaan membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat.

Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Malaka, Angerius Agustinus,S.H.,M.H menegaskan uang perjalanan dinas dalam daerah harus ditiadakan.

Menurut Politisi NasDem itu, anggaran perjalanan dalam daerah sejatinya difungsikan untuk kepentingan masyarakat Malaka sehingga apapun yang terjadi apapun kesibukannya harus hadir dalam rapat Musrembang tersebut.

“Kita kecewa karena Kadis PUPR dan kadis P dan K tidak hadir saat musrembang berlangsung”, Ungkap Politisi NasDem

Ketua ABUJAPI NTT itu menegaskan, agenda Musrembang ini sangat penting Untuk Masyarakat sehingga OPD yang berkaitan langsung harus hadir dalam agenda Musrembang.

Angerius demikian sapaan akrabnya mengatakan, sangat sesalkan, bawasannya sudah tiga kecamatan yang sudah lakukan kegiatan Musrembang tapi satu Pimpinan OPD pun tidak hadir dalam kegiatan itu

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (27/1/2025), intensitas hujan tinggi yang melanda wilayah Malaka sejak siang tadi menjadi penyebab utama abrasi tersebut.

Hujan deras telah mempercepat longsor di sekitar jembatan, membuat jalan menjadi tidak stabil dan berpotensi ambles.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi para pengguna jalan, terutama kendaraan berat yang melintasi jembatan tersebut.

Terlihat struktur jalan utama tidak lagi mampu menahan beban berat, sehingga jalur alternatif sangat diperlukan.

Dalam kata penyambutannya, Bupati Simon mengatakan sudah dua kali menerima kunjungan dan silaturahmi Kapolda NTT. Kunjungan pertama dilakukan mantan Kapolda NTT, Irjen Budi Setyanto yang menjabat Ketua KPK saat ini.

Kunjungan kedua, kata Bupati Simon terjadi saat ini. Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga berkunjung ke kediamannya yang beralamat di Weleun Desa Umasukaer Kecamatan Malaka Tengah. Inilah kunjungan persahabatan dalam rangka saling mendukung dalam tugas dan karya.

“Lebih baik banyak teman untuk saling mendoakan agar sukses dalam karya pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas masing-masing,” kata Bupati Simon didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ny. drh. Maria Martina Nahak, M.Biomed.

Bawaslu Malaka diduga kuat tebang pilih dalam mendalami laporan dari setiap Paslon. Pasalnya, Laporan dari pihak Paslon nomor urut 1 tidak ada kejelasan tindak lanjut sementara laporan dari Paslon lainya ditindaklanjuti hingga berujung ke persidangan.

Demikian disampaikan Salah Satu Tim Kuasa Hukum Paslon nomor urut 1, Eduardus Nahak, SH.MH kepada Faktahukumntt.com dalam keterangan persnya yang dikirim melalui pesan whatsapp, kamis (9/01/2024).

Edu Menilai ada keanehan dalam tubuh Bawaslu, sebab laporan dari Paslon nomor 1 diduga tidak ditanggapi dengan serius.

Rapat Pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih dilaksanakan di kantor KPU, Kamis (9/01/2025). Juga disiarkan secara langsung (live streaming) yang ditayangkan di channel youtube KPU Malaka.

Ketua KPU Kabupaten Malaka, Yuventus Adrianus Bere didampingi para komisioner KPU masing-masing Stefanus Manhitu, Kristoforus A Kali, Ibrahim Laga dan Frasiskus X. S Meo dan Sekretaris KPU Malaka, Marsel D.I Taneo memimpin rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih Malaka di Kantor KPU Malaka, Kamis (9/1/25).

Petrus Tae, salah seorang petani yang lahannya terdampak, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini.
“Saya sudah puluhan tahun bertani di sini. Ini bencana terparah yang pernah saya alami,” ujarnya.

Penyempitan aliran kali akibat tumpukan material dan puing-puing pohon yang terbawa arus menjadi penyebab utama banjir tersebut. Kondisi ini membuat warga mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan.

Mereka meminta Kepala Desa Laleten dan Kepala Desa Lakulo untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau kerusakan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka.

“Kami berharap pemerintah bisa segera melakukan normalisasi Kali Motamoruk,” ujar Petrus Tae.
“Dengan begitu, kami bisa kembali mengolah lahan pertanian kami dan berharap mendapatkan hasil panen yang baik di musim penghujan ini,” tambahnya.

Petrus Tae juga meminta pemerintah segera memperbaiki kerusakan pada Jalan Usaha Tani (JUT) yang masuk ke areal persawahan dari Dusun Umalor.
“JUT dari Dusun Umalor menuju areal persawahan juga sangat parah. Hal ini sangat menghambat proses distribusi alat & bahan pertanian yang dibutuhkan serta hasil pertanian kami,” pungkasnya.

Akibat intensitas hujan yang tinggi yang terjadi pada senin (6/01/2025) kali Motadelek yang biasanya tidak meluap selama kurang lebih 20 tahun.

Berdasarkan video berdurasi 29 detik yang disebarkan melalui grup WA Persatuan Masyarakat Desa Haliklaran (PERMADES) terlihat beberapa orang warga memantau aliran banjir yang meluap hingga ke kampung di Desa Haliklaran.