Pelantikan PTPS untuk pilkada 2024 tersebut, dilaksanakan di Aula serba guna Kantor Desa Rabasa Hain, Senin (4/11/2024).

Pantauan FAKTAHUKUM, Kegiatan pelantikan tersebut didahului dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, di Ikuti dengan lagu Mars Bawaslu.

40 PTPS Se – Kecamatan Malaka Barat Dilantik oleh Ketua Panwascam Malaka Barat, Hendrianus A. Modok, yang didampingi oleh dua rohaniwan, Romo Oktovinus Neno dan Pdt. Aplonia Ndun.

Naskah Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Nadap Bety dibacakan oleh Ketua Panwascam Malaka Barat, Hendrianus A. Modok.

Berikut Isi Sambutan Ketua Bawaslu Malaka.

Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, walikota dan Bupati) merupakan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Selanjutnya untuk memperkokoh negara Indonesia dalam berdemokrasi maka pemilihan kepala daerah mulai dilaksanakan secara demokratis yakni dipilih secara langsung oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan pada tahun 2005 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis maka diperlukan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga menjamin adanya asas-asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil (luber jurdil).

Pengawasan pemilu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu sehingga negara membentuk lembaga yang bertugas di bagian pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilhan demi terwujudnya asas-asas pemilu tersebut, maka Pengawas Pemilu bertugas untuk mengawal demokrasi sehingga mewujudkan harapan reformasi yakni sistem politik yang terbuka bagi semua orang, kebebasan berekspresi, tata kelola pemerintahan yang baik, penataan peraturan perundang-undangan, Penataan pelayanan public dan sebagainya.

Karena itu pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Kegiatan sosialisasi yang melibatkan 16 Pengawas kelurahan Desa (PKD), tokoh masyarakat tersebut dilaksanakan pada sabtu, (12/10/2024) di Aula Serbaguna Desa Rabasa Hain.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh ketua Panwascam Malaka Barat, Hendry Modok.

Ketua Panwascam Malaka Barat, Hendrianus A. modok dalam Sambutanya mengatakan ” Bahwa Momentum sosialisasi ini sangat penting dalam proses Pengawasan Partisipasipatif pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Nusantara Tenggara Timur (NTT) dan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2024.

Bahwa dalam proses ini diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak agar terselenggaranya pilkada yang damai dan adil, ungkapnya.

Dikatakannya bahwa dasar hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan bawaslu  nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipasipatif.

“KPU Malaka sudah menerima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan dinyatakan lengkap. Penyerahan berkas perbaikan disaksikan oleh Bawaslu Malaka,” kata Oktavianus Seldy Liaison Officer (LO) dari pasang Simon Nahak dan Felix Bere Nahak pada Minggu, 8 September 2024.

Dokumen yang diperbaiki merupakan syarat administratif yang sebelumnya diajukan pasangan calon saat pendaftaran ke KPU pada 27 Agustus 2024.

“Perbaikan dokumen itu, hasil dari verifikasi berkas oleh KPU dan Bawaslu. Kemarin sudah lakukan penyerahan dokumen perbaikan. Dokumen sudah lengkap dan memenuhi syarat pencalonan,” ujar

Berkas SN – FBN tersebut diserahkan sekretariat KPU Malaka pada Sabtu (7/9/2024) siang, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

“Selain berkas perbaikan, hasil pemeriksaan kesehatan sudah kami terima dari KPU. Hasilnya, pasangan Simon Nahak dan Felix Bere Nahak dinyatakan sehat dan layak bertarung di Pilkada Malaka 2024,” jelas Oktavianus Seldy.

Pemetaan kerawanan pemilihan dilakukan sehingga semua pihak bisa bertanggung jawab dalam menjaga pilkada yang damai dan berkeadilan.

Demikian disampaikan, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) pada Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Bria Suri kepada Wartawan, kamis (8/08/2024) di kantor Bawaslu Malaka.

Hila sapaan akrabnya mengungkapkan ” Kita sangat berharap agar pilkada ini berjalan damai dan aman, oleh karna itu, lanjutnya, masyarakat harus menjaga stabilitas sosial dan demokrasi ini”

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi HP2H, Hilarius Bria Suri, mengungkapkan enam ( 6) potensi kerawanan pilkada serentak 2024.

Dijelaskan, Hilarius Bria Suri, bahwa dilakukannya Launching ini agar supaya semua pihak yang tergabung benar-benar memperhatikan demi tanggungjawab bersama.

“Kita siap kawal pilkada ini demi tercapainya politik ataupun pesta rakyat yang betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malaka,” kata Hila sapaan akrabnya.

“kita fokus untuk melakukan pengawasan, pencegahan untuk beberapa bakal pasangan calon yang ada hari ini untuk nantinya saat kampanye berlangsung,” Ungkapnya

Tujuan diberangkatkannya peserta SKPP untuk mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif dalam menghadapi proses pemilu kada tahun 2024.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah program pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk melatih individu menjadi pengawas pemilu yang partisipatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lebih transparan, jujur, dan adil.

Kegiatan bimtek ini dibuka langsung oleh ketua Bawaslu Malaka, Nadap Bety.

Pantauan FAKTAHUKUMNTT.Com, pelaksanaan bimtek ini dihadirkan pemateri pemateri profesional dan independen dalam memberikan materi terhadap peserta bimtek (panwaslu kecamatan) se-kabupaten Malaka.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Malaka, Nadap Bety “Mengungkapkan beberapa hal terkait tugas dan tanggung jawab panwaslu kecamatan dalam menghadapi proses penyelenggaraan pemiliu kada Malaka tahun 2024”

Tes wawancara ini dilaksanakan selama dua hari, terhitung dari Senin, (27/05/2024 – 28/05/2024) dan bertempat di Sekretariat PANWASCAM Weliman, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.

Ketua Panwascam Kecamatan Weliman, Adrianus Manek saat dikonfirmasi FAKTAHUKUMNTT.Com, selasa, (28/05/2024) mengatakan bahwa ” Panwascam Weliman telah melakukan tes wawancara kepada calon PKD Se-Kecamatan Weliman per tanggal (27/05/2024).

Kegiatan tes wawancara ini sebagai tahapan menyeleksi calon PKD dalam menghadapi pilkada Malaka 2024, ujar Adi Manek.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malaka mengadakan media gathering bersama awak media tentang tahapan Pemilu 2024 mendatang ini.

Dalam media gathering tersebut pihak Bawaslu Kabupaten Malaka menyebut peranan media penting untuk menyampaikan informasi positif kepada publik atau masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Petrus Kanisius Nahak alias Kenz Nahak kepada sejumlah wartawan usai kegiatan media gathering di Cinta Damai Hotel Betun, Kamis 20 Juli 2023.

Dikatakan, kegiatan media gathering bersama wartawan cetak elektronik maupun online ini mengambil tema: ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu.’

“Dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 mendatang ini, tentunya peranan media sangat untuk menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat,” katanya.