Dalam era digital seperti sekarang, keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi prioritas utama setiap instansi pemerintahan, termasuk di Kabupaten Malaka.

Sayangnya, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa akses terhadap informasi publik masih sangat terbatas.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Malaka, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam transparansi dan penyebaran informasi kepada masyarakat, tampaknya masih jauh dari harapan.

Minimnya Transparansi informasi  di Malaka.

Sebagai badan yang bertanggung jawab atas komunikasi dan informasi di daerah, Dinas Kominfo Malaka memiliki peran vital dalam menyediakan akses terhadap berbagai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah.

Namun, hingga saat ini, banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan informasi yang semestinya bersifat publik.

Misalnya, laporan Bencana Alama, proyek pembangunan daerah, hingga kebijakan strategis lainnya sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat.

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara jelas mengamanatkan bahwa badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun, apakah aturan ini benar-benar dijalankan oleh Dinas Kominfo Malaka? Atau justru hanya sebatas formalitas tanpa implementasi nyata?

Ketertutupan yang Menimbulkan Spekulasi Minimnya keterbukaan informasi publik justru membuka ruang bagi spekulasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ketika informasi sulit diakses, masyarakat mulai mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.

Tidak sedikit pula yang menduga adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang akibat kurangnya keterbukaan.

Dalam beberapa kasus, wartawan dan aktivis lokal yang mencoba menggali informasi sering kali menghadapi kesulitan, baik dalam bentuk birokrasi yang berbelit maupun respons yang lambat dari instansi terkait.

Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H mengaku dalam setiap kesempatan dirinya akan selalu berada di tengah masyarakat adat yang takkan pernah berhenti atau senantiasa memberikan ilham, inspirasi dan peneguhan-peneguhan serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.

“Credo yang saya pedomani sampai saat ini bahwa masyarakat adat yang saya datangi di seluruh wilayah Malaka ini, selalu memberikan inspirasi, ilham dan kekuatan-kekuatan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Rai Malaka ini,” kata Bupati Malaka ketika menghadiri salah satu ritual adat di Kamanasa, Malaka Tengah, Jumat sore, 18 November 2022.

Dikatakan Bupati Simon, dirinya terlahir dan selalu berada di tengah masyarakat adat, sehingga sangat paham akan nila-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

“Sebagai anak Malaka yang terlahir di tengah kehidupan adat yang sangat tinggi, saya belajar bagaimana menjunjung tinggi nilai adat atau budaya yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang terutama budaya hakneter haktaek,”

Resmikan kantor fungsional Bank NTT Bo,as, Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H, menyatakan ini salah satu bentuk dukungan membangun NTT dari Malaka khusus orang Malaka.

“Kantor Fungsional Bank NTT Bo,as ini hadir untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat di beberapa kecamatan terdekat salah satunya di kecamatan Malaka Timur”, ungkap Bupati Simon pada acara peresmian kantor Fungsional Bank NTT di Bo,as, Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Kamis, 11 Agustus 2022.

Menurut Bupati Simon hadirnya Kantor Fungsional ini, lebih mempermudah untuk segala urusan masyarakat yang ada di Kecamatan Malaka Timur (Matim) dan juga beberapa Kecamatan terdekat lainnya.

“Kita sangat mendukung karena tentu ini membantu mempermudah masyarakat. Dan yang kita inginkan dalam segala urusan masyarakat terkait kredit di perbankan lebih dipermudah”, imbuhnya.

Fransiskus Taolin, anggota DPRD Malaka dari fraksi partai Gerindra mendukung instruksi Bupati Malaka tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup instansi Pemkab Malaka untuk mengenakan kain adat.

“Kewajiban ASN menggunakan kain adat, sebagai bukti pemkab Malaka mendukung dan memanfaatkan perekonomian rakyat kembali kepada rakyat lagi,” kata Fransiskus X. Taolin, sebagaimana dilansir voxtimor, Selasa 4 Januari 2021.

Politisi Gerindra inj menyambut baik aturan tersebut. Ia menilai, Pemkab Malaka sangat tepat menetapkan kebijakan itu, karena dapat menonjolkan kearifan lokal.

“Ini salah satu solusi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya bagi pengrajin tenun ikat dan pakaian adat secara umum,” jelas Fransiskus yang akrab disapa Ans Taolin itu.

Komitmen ini diwujudkan melalui pemasangan puluhan  spanduk berslogan larangan segala bentuk perjudian yang dilakukan oleh anggota polres Malaka, karena melanggar Pasal 303 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

“Bener atau spanduk dipasang pada lokasi strategis yang bakal menjadi Markas Komando (Mako) Polres Malaka,” kata Kapolres Malaka AKBP Rudy Junus Jacob Ledo,SH,S.IK. saat turun langsung bersama anggota memasang Bener. Sabtu,(16/10/2021).

Selain bener atau spanduk yang berslogan “Stop Segala Bentuk Perjudian” ada juga spanduk lainnya yang bertuliskan imbauan lainya seperti, taat berlalulintas, Ayo Vaksin dan lainya.

Imbauan dalam bentuk pemasangan puluhan spanduk tersebut, merupakan upaya untuk menyadarkan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Malaka.