Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu, Samiaji Zakaria, S.H.,M.H lakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), kerjasama pendampingan berupa bantuan Hukum Perdata. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Kejari Belu, Kabupaten Belu, pada Selasa, 11 Juli 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Samiaji Zakaria, memberikan apresiasi atas kepercayaan lanjutan yang diberikan oleh Bupati Malaka kepada Kejari Belu dalam sistem litigasi maupun non-litigasi.

Menurutnya upaya yang di lakukan Bupati saat ini bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Malaka.

Ditegasnya, kita akan terus melakukan sinergitas atas kepercayaan yang diberikan karena pendampingan yang dilakukan Kejari tidak hanya pendampingan berupa bantuan hukum tetapi juga pendampingan lain yang bisa bermanfaat untuk Pemda Malaka.

“Saya berharap kedepan dengan tugas dan fungsi dari kejaksaan dapat memaksimalkan pembangunan di Pemda Malaka sehingga kemakmuran dan keadilan tetap sejahtera dari penegakan hukum yang bersih preventif sesuai cita-cita kita bersama masyarakat Malaka”, tandasnya.

“Bantuan Hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah (Pemda, red) Malaka. Pasalnya, ini menjadi pengetahuan motivasi kita untuk membangun khususnya menata birokrasi di Malaka. Terbukti sejak kami dikawal dari tahun 2022 minimal kami diberi pengetahuan dan kesadaran bahwa Negara ini (Indonesia) adalah Negara hukum”

Demikian ungkap Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H saat menandatangani Perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Samiaji Zakaria, S.H.,M.H di Aula Kejari Atambua, Kabupaten Belu pada Selasa, 11 Juli 2022.

Bupati Simon menegaskan, menata birokrasi harus mengacu pada asas pemerintahan yang baik. Karena itu, kerjasama yang terjalin di dalamnya mengandung salah satu asas yaitu asas kepastian Hukum dan asas manfaat.

“Asas kepastian hukum dan asas manfaat memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita merasa sama-sama punya kepentingan untuk membangun baik di bidang-bidang hukum maupun di bidang-bidang lain. Pasalnya, kita tahu bahwa asas hukum tertinggi itu untuk kepentingan bersama yaitu kesejahteraan”, tandasnya.

Kerjasama ini menjadi satu asas legalitas untuk bantuan hukum agar dapat mencegah atau meminimalisir tindakan-tindakan yang indikasinya ke pidana.

Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., mengilustrasikan Pembangunan ibarat tubuh yang didalamnya  ada aliran darah yang membuat tubuh terus bergerak maju dan menjadi darah adalah Bank NTT. Apabila Bank NTT tidak memberikan dana maka sebaik apapun program pembangunan yang ada tidak akan berjalan semestinya.

Hal ini disampaikan Bupati Simon saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara  Pemerintah Kabupaten Malaka dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. BPD NTT) tentang penyediaan layanan perbankan untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka pada PT. BPD NTT Cabang , pada Selasa 17 Mei 2022 bertempat di lantai V kantor pusat Bank NTT.

Lebih lanjut Bupati Simon Nahak mengatakan ibarat tubuh membutuhkan darah begitu juga pembangunan membutuhkan  Bank NTT sebagai sumber dana. Karena itu, dirinya mengajak pihak Bank NTT untuk kerja sama bersama guna membangun Malaka.

Pada kesempatan ini, Bupati Simon mengapresiasi kinerja seluruh pimpinan dan staf Bank NTT. Menurutnya,  walaupun dilanda kegelisaan akibat covid-19 dan juga badai seroja, dan penyakit yang menyerang peternakan tetapi bank NTT tetap berkiprah dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang membutuhkan dana, dan juga mampu memetakan potensi alam khususnya yang dimiliki kabupaten Malaka.