Oleh : Rofinus Berkanis
Wakabid Politik, DPC GMNI Cabang Kefamenanu

Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPR menuai pro dan kontra. Banyak dalil dan juga dalih bermunculan dalam nuansa merespon pernyataan Prabowo yang menjadi discourse dalam kelompok akademik. Realitas politik keindonesiaan kita hari ini secara implisit, sangat transaksional, baik transaksi parpol dengan kandidat untuk memperoleh legal standing, sebagai prasyarat formal yang harus dikantongi, dan juga transaksi politik antara kandidat dengan voters atau pemilih. Situasi dan kondisi yang tak terelakan inilah yang kemudian menjadi hambatan lahirnya pemimpin yang ideal serta distorsi pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Pertanyaannya, apakah kondisi ini yang kemudian mengharuskan kita kembali pada sejarah kelam, dinamika politik kontemporer bangsa ini? Bukti sejarah menjadi alat yang cukup untuk kita menatap kedepan, bagaiamana seharusnya menciptakan sistem politik yang demokratis. Berdalih mengurangi cost politik adalah keliru, karna mutasi transaksi tersentral pada elit politik. Artinya, hanya berganti objek yang awalnya pada voters akan bergeser pada kelompok elit yang sangat tidak representatif. Sudah holistik ataupun belum, hemat saya ada dua poin persoalan yang masih melilit sistem politik kita.