Pelantikan PTPS untuk pilkada 2024 tersebut, dilaksanakan di Aula serba guna Kantor Desa Rabasa Hain, Senin (4/11/2024).

Pantauan FAKTAHUKUM, Kegiatan pelantikan tersebut didahului dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, di Ikuti dengan lagu Mars Bawaslu.

40 PTPS Se – Kecamatan Malaka Barat Dilantik oleh Ketua Panwascam Malaka Barat, Hendrianus A. Modok, yang didampingi oleh dua rohaniwan, Romo Oktovinus Neno dan Pdt. Aplonia Ndun.

Naskah Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Nadap Bety dibacakan oleh Ketua Panwascam Malaka Barat, Hendrianus A. Modok.

Berikut Isi Sambutan Ketua Bawaslu Malaka.

Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, walikota dan Bupati) merupakan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Selanjutnya untuk memperkokoh negara Indonesia dalam berdemokrasi maka pemilihan kepala daerah mulai dilaksanakan secara demokratis yakni dipilih secara langsung oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan pada tahun 2005 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis maka diperlukan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga menjamin adanya asas-asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil (luber jurdil).

Pengawasan pemilu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu sehingga negara membentuk lembaga yang bertugas di bagian pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilhan demi terwujudnya asas-asas pemilu tersebut, maka Pengawas Pemilu bertugas untuk mengawal demokrasi sehingga mewujudkan harapan reformasi yakni sistem politik yang terbuka bagi semua orang, kebebasan berekspresi, tata kelola pemerintahan yang baik, penataan peraturan perundang-undangan, Penataan pelayanan public dan sebagainya.

Karena itu pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di aula serba guna Desa Rabasa Hain, Sabtu (12/10/2024).

Koordinator Devisi HP2H membawakan materi tentang ” Pengawasan Partisipatif” Kepada peserta dan 16 PKD Sekecamatan Malaka Barat.

Dalam Materinya, Florianus Antonius Nahak mengatakan dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, pengawasan Partisipatif sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh seluruh penyelenggara pemilu termasuk masyarakat sebagai salah satu stockholder penting.

Toni mengatakan “Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Dan tujuannya adalah Memastikan Terselenggaranya Pemilu Luber Jurdil yang berkualitas berdasarkan peraturan perundang – undangan, Mewujudkan pemilu yang demokratis. – Menegakkan integritas penyelenggara pemilu, sambungnya.

Mengapa Harus Pengawasan Partisipatif ?

Dikatakan, Dengan adanya pengawasan partisipatif diharapkan ada kerjasama antara penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen tidak melakukan pelanggaran pemilu dan melaksanakan pemilu secara jujur dan adil.

Dalam materinya Rinol menyampaikan ” Istilah Pengawasan Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu/Pemilihan dan masyarakat pada umumnya, untuk bersama-sama melakukan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024, sehingga hasil dari Demokrasi tersebut adalah Demokrasi yang berkualitas.