Alam Ganjar akui ikut demo atas inisiatifnya sendiri bukan suruhan ayahnya, Ganjar Pranowo.

Di kutip dari Kompas.com, saat ditemui di sekitar Titik Nol Km Yogyakarta, Kamis (22/8/2024), Alam mengatakan “Oh ya Inisiatif. Mungkin yang membedakan ya saya dengan pihak sana, ya saya tidak disuruh-suruhlah sama orangtuanya,”

Mereka lakukan mimbar bebas dibundaran KM 09, persis depan Kantor DPRD Kabupaten TTU, Kamis (22/08/2024).

Ketua DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Yakonus Aprianus Amfotis kepada FAKTAHUKUMNTT.Com melalui pesan whatsappnya, kamis (22/08/2024) mengatakan “Sebagai Negara yang berlandaskan pada hukum yang demokratis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita yaitu kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

Aprhi menambahkan “polemik hari ini justru menghadirkan hal sebaliknya, negara hukum seolah-olah dirubah menjadi negara kekuasaan sehingga praktek hukum seakan takluk dihadapan kekuasaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya merujuk pada konstitusi maka putusan MK adalah sifatnya final dan mengikat dan semua lembaga negara wajib untuk menjalankan putusan tersebut. Namun kelihatannya ada upaya pembangkangan terhadap putusan MK. No. 60 dan 70 yang dilakukan oleh BALEG DPR RI. Hal ini tentunya berbenturan dengan prinsip hukum kita apalagi kita sebagai negara bangsa yang berlandaskan pada hukum yang demokratis.

Tentunya upaya gerakan kita hari ini adalah untuk menyampaikan kepada DPR agar tidak melangkahi putusan MK No. 60 dan No. 70 yang sudah merupakan keputusan final dan mengikat. Upaya Baleg yang menghendaki perubahan bahkan terkesan menganulir keputusan MK tersebut adalah tindakan pembangkangan terhadap hukum. Gerakan ini kita sampaikan dalam bentuk mimbar bebas berupa pembakaran 10 lilin sebagai simbol keprihatinan kita terhadap kepemimpinan Jokowi 10 tahun terakhir ini, tegas Yakobus.

Senada dengan ketua GMNI, Ketua GMKI Cabang Kefamenanu Defri N. Sae mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/08/2024) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pasangan calon kepala daerah oleh partai politik maupun gabungan partai politik, serta menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah harus dijalankan.

Menurutnya, putusan ini seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada yang adil dan demokratis.