Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di aula CDM Resort, Senin, (16/12/2024) dengan mengusung Sub Tema : Peran Serta Masyarakat Memajukan Wilayah Perbatasan Negara.

Pantauan Faktahukumntt.com, Kegiatan tersebut melibatkan beberapa elemen Organisasi mahasiswa diantaranya Organisasi GMNI, PMKRI serta toko Masyarakat, dan toko adat.

Sosialisasi Undang-Undang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Malaka Felix Bere Nahak, S.Pt

Felix Bere Nahak dalam penyampaiannya mengatakan “Kabupaten Malaka di pilih dan dipercayakan untuk di sosialisasikan UU ini sebab Malaka berada pada beranda perbatasa RI – RDTL yang selayaknya ketahanan nasional dan pertahanan negara harus di perkuat dan perketat.

Dijelaskan Ketua DPD bahwa pentingnya UU ini diketahui untuk bisa memahami bagaiamana sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan, keamanan, dan pertahanan negara yang efektif.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat memutuskan Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka menjadi sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Malaka.

Dari tujuh orang pejabat yang mengikuti seleksi antaranya, Ferdinand Un, Petrus Seran Tahuk, Vinsensius Babu, Aloysius Werang, Agustinus Remigius Leki, Agustinus Nahak, dan Josefina Bete Manek, yang diusulkan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak., akhirnya Gubernur NTT memilih Ferdinand Muti jadi Sekda Malaka.

Kepastian tersebut didapat setelah Gubernur NTT, VBL mengeluarkan Surat Persetujuan tertanggal 5 September 2022 dengan Nomor : 800/ 142/BKD.3.2 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.

Surat tersebut sekaligus menjawab Surat Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH.M.H terkait Usulan Penetapan/ Pelantikan JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka Nomor : BKPSDM.870/737/VIII/2022 Tanggal 4 Agustus 2022.