Hakim Diminta Bebaskan PPK Proyek Puskesmas di Lembata Karena Tak Terbukti Rugikan Negara

6. Mohon Keadilan.

Permohonan tersebut didasarkan pada kesimpulan Tim PH, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat sebagaimana Berkas Perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. ,

Adapun kesimpulan Tim JPH berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

Tim PH menilai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum, adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan oleh Hakim. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terkesan terburu-buru menetapkan tersangka kepada Terdakwa PKTM pada tanggal 10 September 2022, Saat itu proses penyelesaian kerugian negara terhadap hak mendapat pembayaran dan kewajiban memperbaiki kekurangan pekerjaan (Cacat Mutu) dan Denda Keterlambatan dari CV. Lembah Ciremai, sedang diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 02 Agustus 2022.

“Karena Jaksa Penuntut Umum terburu dalam Penetapan Tersangka dan terikat batas waktu Penahan Tersangka berakhir, sehingga juga terburu – buru melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan. “Tanpa memahami secara keseluruhan perkara mengenai siapa pelaku? dan siapa yang bertanggung jawab? Atau kesalahan siapa? Maka penerapan rumusan delik tindak pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi copy paste dari perkara korupsi yang lain,” kritik Tim PH.

Sesuai Surat Dakwaan JPU, PKTM didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1) dengan Saksi LSGA selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Johansyah selaku Direktur CV. Lembah Ciremai. “Namun status kedua pelaku tersebut tidak sebagai terdakwa dalam perkara ini maupun dalam berkas perkara yang lain (splitzing),” beber Tim PH.