Aktivis PMKRI Jogyakarta Buka Suara Soal kasus persetubuhan Anak di Desa Forekmodok

FAKTAHUKUMNTT.Com – Pasca Putusan Praperadilan Tersangka AN dalam dugaan tindak pidana persetubuhan anak di Forekmodok yang sampai saat ini belum diselesaikan secara hukum, kini disikapi secara Nasional.

Kasus ini dinilai ada pembangkangan terhadap upaya Negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Demikian di sampaikan aktifis Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI) Jogyakarta, Fransiskus Afondi Nahak S.H kepada media ini, minggu (15/12/2024) melalui pesan whatsappnya.

Fransiskus secara tegas mengatakan bahwa polisi segera proses lagi persoalan ini, Ia pun minta penyidik Polres Malaka untuk proses kasus tersebut.

Dikatakan Alfons, sapaan akrabnya, Walaupun Oknum terduga pelaku berinisial AN sebagai ayah angkat korban, telah memenangkan Praperadilan, namun yang perlu dipahami adalah Putusan Praperadilan itu tidak menghapus tindak pidananya karena Praperadilan menguji syarat formil bukan pokok perkara.

“Itu kan ada Perma No 4/2016 mengatur itu kan? pasal 2 ayat (3), disitu jelas, bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka, tidak menggugurkan tindak pidana, dan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka dengan dua alat bukti baru. Jo Putusan MK 42/PUU-XV/2017. Yang dalam putusan tersebut menyebutkan aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti yang pernah di pakai pada perkara sebelumnya, dengan catatan bukti tersebut disempurnakan. Sehingga Polres Malaka segera Sprindik baru dan segera tetapkan rangkap terlapor” Jelas Aktivis Berlatar hukum tersebut.

Hal ini juga atas pertimbangan psikologi anak korban. Jadi polisi tidak boleh membiarkan terlapor berkeliaran. Sambung alumni Fakultas Hukum Janabadra Jogjakarta itu.

“Jadi patut diketahui kekalahan Polres Malaka dalam praperadilan itu bukanlah akhir dari pengungkapan perkara dugaan pidana persetubuhan terhadap anak tersebut oleh ayah angkatnya itu. Beber mantan ketua Ikamayo ini.

Lanjut dia, Penyidik segera menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru, meskipun praperadilan telah membatalkan status tersangka atas nama AN yang merupakan ayah angkat korban karena memenangkan perkara praperadilan bukan berarti terbebas dari hukuman pokok perkara.

Lebih lanjut praktisi hukum ini mengatakan, akan lakukan kordinasi dengan pihak pihak pemerhati anak dan perempuan untuk memberikan perhatian yang serius secara Nasional termasuk akan bersurat ke Kementrian dalam waktu dekat, karena kekerasan terhadap anak di kabupaten Malaka saat ini marak terjadi.

“Sekali lagi saya sampaikan, Penyidik segera melakukan pendalaman kasus dan menerbitkan sprindik baru agar orang yang terindikasi kuat dalam dugaan pidana tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka, tangkap dan Tahan” Pungkasnya.