Opini : Presiden Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD Adalah Jalan Mengembalikan Indonesia Pada Sejarah Kelam

Opini : Presiden Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD Adalah Jalan Mengembalikan Indonesia Pada Sejarah Kelam

Oleh : Rofinus Berkanis
Wakabid Politik, DPC GMNI Cabang Kefamenanu

Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPR menuai pro dan kontra. Banyak dalil dan juga dalih bermunculan dalam nuansa merespon pernyataan Prabowo yang menjadi discourse dalam kelompok akademik. Realitas politik keindonesiaan kita hari ini secara implisit, sangat transaksional, baik transaksi parpol dengan kandidat untuk memperoleh legal standing, sebagai prasyarat formal yang harus dikantongi, dan juga transaksi politik antara kandidat dengan voters atau pemilih. Situasi dan kondisi yang tak terelakan inilah yang kemudian menjadi hambatan lahirnya pemimpin yang ideal serta distorsi pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Pertanyaannya, apakah kondisi ini yang kemudian mengharuskan kita kembali pada sejarah kelam, dinamika politik kontemporer bangsa ini? Bukti sejarah menjadi alat yang cukup untuk kita menatap kedepan, bagaiamana seharusnya menciptakan sistem politik yang demokratis. Berdalih mengurangi cost politik adalah keliru, karna mutasi transaksi tersentral pada elit politik. Artinya, hanya berganti objek yang awalnya pada voters akan bergeser pada kelompok elit yang sangat tidak representatif. Sudah holistik ataupun belum, hemat saya ada dua poin persoalan yang masih melilit sistem politik kita.

Pertama; transaksi politik antara partai dan kandidat, Kedua; money politik yang mengalami trend kenaikan secara periodik sebagaimana yang dibeberkan oleh direktur eksekutif indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi yang mencatat ada 35% voters yang menentukan pilihannya karena uang di pemilu 2024, yang ketika dikomparasikan dengan pemilu 2019, dimana 28% voters yang memilih karna uang. Dan juga pemilih yang menganggap politik uang adalah hal yang tidak wajar berada diangka 49,6% menurun dibanding tahun 2019 yang berada di angka 67%.

Dari dua persoalan fundamental ini yang mengancam proses demokratisasi di Indonesia, maka penting untuk disadari oleh seluruh kalangan karena negara yang demokratis hanya akan terwujud bila ada sinergi atau gotong royong dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara soal transaksi politik dan juga money politik serta biaya politik yang tinggi, hanya bisa diatasi dengan membangun sosiodemokrasi, sebagaimana telah ditegaskan oleh bung karno, yang didalamnya mengandung demokrasi yang berakar dari kepribadian nasional kita. Bahwasanya segala macam urusan mesti berlandaskan musyawarah untuk mufakat. Karena sosiodemokrasi yang diidealkan itu, tidak saja berbicara tentang perebutan kekuasaan yang struktural tetapi bagaimana kekuasaan juga berjalan secara fungsional yang seyogianya operasionalisasi demi menjawab ketimpangan pembangunan

Oleh Karena itu Retoling partai mesti dilakukan, karena fenomena politik kita hari ini, yang bukan kader partai justru diberi mandat untuk mengikuti kontestasi menjadikan partai mengalami disfungsi sebagaimana termuat dalam UU No. 2 tahun 2011, tentang partai politik. Sistem rekruitmen dan kaderisasi kepartaian yang berjenjang, mesti dilakukan karna disitu politisi diorganisir dan digembleng serta didoktrin menjadi politisi yang berpihak pada rakyat dari situ musyawarah untuk mufakat dalam ruang internal kepartaian dibentuk untuk memilih keterwakilan. Persoalan kedua money politik., Hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama, dengan terus membangun kesadaran rakyat lebih khusus bagi Penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih intensif dengan badan adhok ditingkat bawah yang tidak saja proseduralistik tetapi subtansial, semisal membangun desa yang sadar akan demokrasi. Disitu menjadi ruang terbuka untuk melakukan sosialisasi yang intens.

Sinergi juga menjadi penting dengan organ-organ kemahasiswaan yang nantinya secara sukarela dan keterpanggilan moral sebagai pemuda, bisa turut membantu membangun kesadaran politik dari tingkat desa. Dengan begitu, persoalan-persoalan yang merantai sistem politik kita bisa dikikis. Memulangkan indonesia pada sejarah kelam adalah penghianatan pada buah reformasi. Pejuang – Pejuang reformasi yang hari ini dililit rantai relasi kuasa, cendrung mendukung hanya karena takut kehilangan sumber daya. Mestinya berani keluar dari zona nyaman, karna ini masalah serius dan sangat vital. Meminjam kalimat sejarawan Inggris, marx twain “sejarah berulang seperti rima” saya kira indonesia tidak boleh mengulangi sejarah politik ini. Oleh karna itu, hemat saya lebih baik pak prabowo konsen pada ketimpangan pembangunan di indonesia, sembari berpikir untuk memperbaiki kekurangan dari sistem politik indonesia dengan berlandas pada sosiodemokrasi