Langgar Aturan Partai, Bappilu PDIP Nekad Tampung ‘Kutu Loncat’ dari Golkar dan Nasdem

(2) Bakal calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakuan pemalsuan data pendukung bukti diri dengan maksud untuk menaikkan bobot skoring, yang bersangkutan dibatalkan pencalonannya.

(3) Anggota atau kader Partai dan pengurus struktur Partai yang menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti memberkan dukungan terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), yang bersangkutan dibatalkan pencalonannya.

Selain itu, lanjutnya, salah satu ‘kutu loncat’, yakni BT tidak mengikuti proses Penjaringan Bacaleg DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (9). “Oknum ini ‘diselundupkan’ beberapa hari terakhir sebelum penetapan daftar bacaleg. Ada bukti-bukti bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti proses penjaringan dan penyaringan bacaleg provinsi PDIP sejak awal. Alasan yang disampaikan Ketua Bappilu tidak sesuai dengan peraturan partai,” tandasnya.

Ia mempertanyakan darimana asal skoring yang diperoleh BT sehingga ia dapat menyingkirkan kader PDIP dari bacaleg. “Kalau yang bersangkutan tidak mengikuti proses penjaringan dan penyaringan bacaleg sejak awal, lalu darimana data-datanya bisa ada di Bappilu? Dari mana asal skoring yang diperolehnya? Kok bisa yah … kader Partai yang mengikuti proses penjaringan dan penyaringan sejak awal bisa ‘ditendang’ dari daftar caleg?” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT dinilai ‘menganaktirikan’ kadernya dalam penetapan bakal calon legislative (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT Periode 2024-2029. Sedangkan ‘kutu loncat’ alias kader dari partai lain (yang tidak diakomodir partainya, red) justru ‘dielus’ dan ‘diselundupkan’ dalam daftar bacaleg provinsi dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 1 (Kota Kupang, red). Sedangkan kadernya sendiri ‘didepak’ alias ‘ditendang’ dari daftar bacaleg yang didaftarkan ke KPUD NTT.